Luwu – Polemik terkait hilangnya 111 unit motor dinas (Randis) jenis trail milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu terus menuai sorotan publik. Setelah temuan mengejutkan dalam apel Randis yang digelar oleh Bidang Aset Daerah BKAD Luwu pada 29–30 April 2025, desakan agar dilakukan investigasi resmi semakin menguat.
Ketua Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML), Ismail Ishak, mendesak Inspektorat Luwu untuk segera turun tangan.
“Apel Randis ini membuka mata kita bahwa ada potensi kelalaian atau bahkan penyalahgunaan aset daerah. Jangan sampai didiamkan. Inspektorat harus membentuk tim khusus, melibatkan Satpol PP dan pihak terkait,” tegas Ismail.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari total 234 unit Randis trail yang ditargetkan hadir dalam apel, hanya 122 unit yang muncul. Artinya, sebanyak 111 unit tidak hadir tanpa keterangan jelas, dan hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Kondisi ini memicu berbagai spekulasi di kalangan masyarakat, termasuk di media sosial. Netizen ramai-ramai mengomentari hilangnya ratusan motor trail tersebut dengan nada satir hingga keprihatinan.
“Hilang 1 atau 2 masih bisa dimaafkan, tapi ini sampai 111 unit? Na kande batitong kapang,” tulis akun @botolyakult0502.
“Besi aja di-tilep, apalagi kertas,” sindir @Aminulla09.
“Semoga cepat ditemukan,” harap @HairunCkp.
𝗦𝗞𝗣𝗗 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘀𝗮 𝗥𝗮𝗻𝗱𝗶𝘀 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗮𝗻𝘆𝗮𝗸
Berdasarkan data yang dihimpun, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Luwu merupakan SKPD dengan penguasaan Randis terbanyak, yakni 38 unit. Namun, hanya 4 unit yang hadir dalam apel. Artinya, 34 unit tidak diketahui keberadaannya.
Dinas Kesehatan Luwu menguasai 18 unit, namun hanya menghadirkan 5 unit. Sementara 13 unit lainnya absen. Dinas PUTR menghadirkan 15 dari 28 unit, sedangkan BKAD Luwu hanya menghadirkan 4 dari 11 unit yang mereka miliki.
Sementara itu, Dinas Perkim Luwu menghadirkan 9 dari 12 unit, dan Dinas Pertanian menjadi salah satu yang paling tertib dengan menghadirkan 16 dari 17 unit.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Luwu, baik melalui Bagian Aset maupun Inspektorat, terkait tindak lanjut atas temuan tersebut. Publik kini menantikan transparansi dan langkah tegas dari pemerintah daerah dalam menelusuri serta menyelamatkan aset daerah tersebut.
