Palopo – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Palopo di depan Kantor DPRD Kota Palopo berujung ricuh. Awalnya berlangsung damai, aksi berubah tegang saat massa memaksa masuk ke area gedung dewan, menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum serta mengganggu arus lalu lintas.
Kericuhan dalam aksi PMII terjadi ketika massa menggoyang pagar utama DPRD hingga nyaris roboh. Beberapa mahasiswa terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan, bahkan seorang anggota polisi sempat dikejar oleh demonstran sebelum diamankan oleh rekan-rekannya.
Aksi tersebut juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa. Sejumlah pengendara mengeluhkan lamanya antrean kendaraan dan menyayangkan aksi anarkis yang terjadi.
Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, saat dikonfirmasi pada Senin (5/5/2025), memberikan tanggapan atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD tidak pernah menutup diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa. Menurutnya, ruang dialog telah disiapkan, namun tawaran tersebut tidak diindahkan oleh massa aksi.
“Sebenarnya kita mau terima semua tuntutannya itu, kita mau ajak mereka untuk berdialog secara konstruktif, tapi mereka tetap tidak mau. Mereka ingin masuk semua, dan itu berpotensi menimbulkan kericuhan seperti aksi sebelumnya,” ujar Darwis.
Ia menyatakan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi melalui perwakilan telah disampaikan berulang kali oleh DPRD maupun aparat yang bertugas, namun massa tetap menolak.
“Kita ini mau buka diri, buktinya beberapa kali sudah ditawari masuk lewat perwakilan. Teman-teman sekretariat minta 4 orang masuk, teman-teman DPR juga, bahkan dari aparat hukum juga minta masuk, tapi mereka tetap tidak mau,” jelasnya.
Darwis juga menyoroti substansi tuntutan mahasiswa, yang menurutnya lebih banyak berkaitan dengan isu nasional dan berada di luar kewenangan pemerintah kota.
“Mereka minta kita eksekusi kebijakan pusat. Sementara itu ada prosedurnya, harus bersurat ke provinsi dan kementerian. Isu ini kan bukan hanya di Palopo, tapi nasional,” tegasnya.
Terkait sikap sebagian mahasiswa saat menyampaikan aspirasi, Darwis menyayangkan tindakan yang dinilai tidak menghargai forum resmi dan etika penyampaian pendapat.
“Saya suruh minta maaf, mereka tidak mau, malah ketawa-ketawa. Bukan cuma saya yang marah, semua anggota dewan juga marah. Tapi ya, itulah risiko jadi pejabat publik,” pungkasnya.(*)
